Halaman ini sudah dilihat oleh: 1556 orang,

penghulu

Tahu pada yang Empat Perkara/masalah PengHULU.

         1. Penghulu yaitu orang yang meneladani sifat nabi Muhammad saw.

         2. Pengalah yaitu orang yang tidak berani mengatakan yang benar.

         3. Pengeluh yaitu orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah, hanya bisa mengeluh.

         4. Pengeluar yaitu orang yang tidak takut menyalahi ajaran/ aturan islam.

(dikutip dari Tambo Minang Kabau)

Asal kata penghulu ialah ulu atau hulu yang bermakna pangkal, misalnya: ulu pisau, hulu sungai, hulubalang dsb.
Karena kesamaan bunyi ulu kata atau pangkal kata, maka penghulu menjadi salahsatu dialektika tahu di nan Empat.
Para pemimpin kaum di dalam suku-suku di Minang Kabau bisa saja memiliki salah satu dari yang empat kata sifat tersebut di atas.
Menurut adat sebatang panjang di alam Minang Kabau, para penghulu digelari/dilewakan/dinobatkan dengan sebutan datuk (asal kata: bapak dari ayah atau kakek, atau grandfather) dengan pesta adat yang mengundang seluruh kaum-kerabat.

KEBERADAAN PENGHULU di MASA DEPAN

Fungsi pokok keberadaan penghulu di Sumbar mungkin berbeda-beda tapi pada umumnya mungkin bisa dikatakan sebagai simbul pembatas dalam kampung atau apalah namanya yang intinya adalah pembeda/pembatas.

Mungkin bagi yang ahli adat akan ada istilah yang lebih tepat yang maksudnya juga pembeda/pembatas.

Penghulu disatu negeri di Minang Kabau /di Sumbar adalah pimpinan dalam kaum yang diakui keabsahannya oleh Nagari {diakui oleh Kerapatan Adat Minang Kabau yang di nagari diwakili oleh Kerapatan adat Nagari (KAN) dan unsur pemerintahan Di Sumbar}.

Ada 2 contoh yang mendasar fungsi penghulu di dalam nagari yaitu:

I. Pembatas / pembeda kelompok harta pusaka kaum dalam nagari.

Jika ada masalah harta pusaka maka yang ditanya duluan adalah penghulunya.
Seberapapun luasnya harta pusaka baik berupa tanah/sawah dan lain-lain yang tidak berupa materi seperti gelar-gelar pusaka disuatu nagari, harta pusaka itu sudah ada kaplingannya masing-masing.
Penguasa kapling ini adalah penghulu.

II. Pembatas / pembeda kelompok kaum dalam nagari.

Kalau ada salah seorang anak kemenakan atau penduduk dalam nagari yang bermasalah, orang kampung atau pejabat nagari/pemerintah akan menelusurinya / menanyakan kepada RT/RW atau jorong, anak-kemenakan siapa.

Mungkin ada fungsi-fungsi lain seperti mengatur lancarnya kenduri perkawinan atau perhelatan / baralek gadang atau sejenisnya tapi tidaklah terlalu mengikat, karena tanpa penghulupun kenduri-kenduri diatas bisa terlaksana, tugas penghulu telah dioper alih dengan membentuk panitia dsb. meskipun tidak secara tata krama adat Minang Kabau.

Berbeda dengan yang disebut pada angka 1 diatas, penghulu sebagai:

I. Pembatas/pembeda kelompok harta pusaka kaum

Kalau ada masalah dalam hal harta pusaka , hitam putihnya adalah pada penghulu.
Dari manapun masalahnya akan diselesaikan , rujukan pokoknya adalah penghulu kaumnya.
Disini tak ada panitia-panitiaan.

Belakangan karena pengaruh perkembangan zaman, harta pusaka berupa tanah /sawah ini sudah banyak yang diperjual belikan melalui notaris, dengan kata lain sudah dijadikan uang dalam saku masing-masing.
Kalau sudah berupa uang dalam saku, maka jika uang ini mau dipindahkan tidak lagi perlu kehadiran penghulu dengan kata lain bila harta sudah diperjual belikan, fungsi penghulu dalam soal harta habis sampai disitu.

Kalau satu kepenghuluan hartanya habis terjual, apalagi fungsi penghulu dalam kaumnya.
Mau pesta kawin, bisa membentuk panitia, tak bisa dilakukan di rumah gadang, sewa gedung, mau nikah ke KUA, ada masalah lapor ke RT/RW/ atau ke Jorong dan walinegeri.
Dimana lagi urgensi penghulu diperlukan.

Ke depan bila harta pusaka ini sudah diperjual belikan dan pintunya dibuka oleh para penghulu, maka tindakan ini juga akan mengakhiri keberadaan penghulu di Minang Kabau/ Sumbar.

Karena penghulu adalah lembaga adat, maka jika lembaga ini berakhir, mungkin juga akan mengakhiri adat minang.
Nantinya yang mungkin masih tersisa dari adat Minang itu hanya sopan santun.
Tapi apakan sopan santun Minang atau sopan santun atas nama Minang tapi sudah berubah bentuk dan warnanya.

Belakangan ini ada kekawatiran kita mengenai harta pusaka di Minang Kabau:

1. Ada dorongan agar semua tanah harta pusaka di Sumbar itu disertifikatkan.
Alasannya tentu ada, tapi negatifnya disamping akan mengakhiri keberadaan lembaga adat Minang Kabau juga akan memiskinkan masyarakat Minang.
Para pembeli tidak saja dari dalam juga dari luar akan menyerbu berduyun-duyun masuk ke Minang dengan segala iming-iming untuk mempermudah surat menyurat kepada oknum pemuka masyarakat maupun oknum pejabat di Sumbar.

Dengan berkedok globalisasi atau tidak , uang dari mana saja baik dalam maupun luar negeri bisa dipakai untuk membeli tanah-tanah di Sumbar.
Kalau rakyat Sumbar sudah tak punya tanah maka yang tak punya ini tak akan ada pilihan semua akan jadi TKI dan TKW yang mungkin akan mengalami nasib yang sama dengan TKI yang barusan bermasalah di KJRI Jedah/ Saudi Arabia pertengahan Juni 2013 ini.

Bagi pimpinan Daerah Sumbar, kalau tidak salah, mungkin ada kepala Daerah yang bisa dicontoh yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono X, beliau menginginkan agar tanah DIY itu digarap oleh rakyat DIY, tidak mengizinkan tanah DIY dijual kepada peminat dari luar.
Karena tanah adalah sumber kehidupan, kalau untuk jamin hidup , tanah adalah asuransinya.
Tak bisa padi, singkong, tumpang sari dsb. jika tanah tak ada, mau apa, jual tulang selapan karek ? ..... ya kalau ada yang pakai kalau tidak , kelaparanlah.
Di Jawa umumnya tanah/sawah itu sudah jadi uang dalam saku, mudah sekali berpindah.
Akhirnya menumpuk kepada si kaya, akibatnya TKI dan TKW lah.

2. Bagi sebagian penghulu ada yang mensertifikatkan atas nama Harta Kaum.

3. Bagi sebagian lagi ada yang langsung mensertifikatkan atas nama perseorangan.

Langkah 1,2 dan 3 di atas sangat merugikan masyarakat Minang dimasa depan.
Sebaiknya LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minang Kabau) mengambil peran dalam membendung penjual - belian tanah harta pusaka ini.
Kalau perlu LKAAM harus menyuarakan untuk mencabut keputusan-keputusan untuk mersertifikasi tanah adat itu.

2. Penghulu sebagai Pembatas / pembeda kelompok kaum dalam nagari.

Hal ini tidaklah berpengaruh besar, tak ada penghulupun tak apa, karena ada RT/RW/Jorong
Yang sangat memerlukan kehadiran penghulu adalah urusan harta pusaka.

Kalau dikaji betul hakikatnya:

Urat/akar adat Minang Kabau itu beserta Lembaganya adalah harta pusaka kaum berupa tanah dan sawah.
Kalau harta pusaka kaum ini sudah habis, sudah menjadi harta individu, akan mengikut juga habisnya adat beserta lembaganya, yang tinggal hanya sekedar sopan santun yang bisa saja bersumber dari, mana saja.

Sekarang aneh untuk sebagian kaum intelek Sumbar, mereka berebut untuk menjadi penghulu artinya berebut untuk memperkuat lembaga adat Minang Kabau, sementara membiarkan harta pusaka diperjual-belikan, artinya pucuknya disiram-siram air tapi akarnya dibiarkan terbongkar.
Mudah-mudahan jadi pemikiran kita semua.

Rantau, 19-06-2013
H. MATURIDI
maturidi38@yahoo.co.id

Kalau Dunsanak setuju dengan pesan Tahu pada nan Empat ini, tolong di Like & Send atau di Tweet

Tweet

Kembali ke daftar judul     Kembali ke Halaman Utama